Ada Saran Gubernur Diputuskan DPRD dan Presiden, Wakil presiden: Agar Saja Berkembang
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memandang boleh-boleh saja jika ada wawasan supaya gubernur tak lagi diputuskan langsung oleh rakyat, tapi lewat DPRD atau dipilih oleh presiden.
Menurut Ma’ruf, wawasan itu seharusnya didiamkan saja berkembang karena kelak akan diulas oleh DPR.
“Saat ini ada kembali jika tak perlu diputuskan langsung, dipilih oleh presiden, ada pula wawasan ada diputuskan oleh DPRD, saya anggap agar saja wawasan itu berkembang kelak ada perbincangan di DPR,” kata Ma’ruf dalam info jurnalis di Gresik, Selasa (7/2/2023).
Ma’ruf menjelaskan, pembicaraan masalah sistem penyeleksian gubernur sebetulnya telah lama ada tapi sebelumnya sempat lenyap.
Dia memandang, pembicaraan itu seharusnya diberikan ke beberapa pakar karena mereka yang ketahui proses apa yang terbaik diaplikasikan.
“Kelak yang mana terbaik saja, kelak beberapa pakar akan mengulas, apa memang lebih bagus tidak diputuskan, atau diputuskan oleh DPRD, atau dipilih oleh presiden sebagai wakil dari pemerintahan pusat di wilayah,” kata Ma’ruf.
Saran hapus penyeleksian gubernur langsung awalannya disampaikan Ketua Umum Partai Kebangunan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang memandang persaingan perebutan bangku gubernur membuat warga terbelah.
Terakhir, Ketua Majelis Pembicaraan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyarankan supaya gubernur dipilih oleh pemerintahan pusat.
“Saya individu dan teman-teman (berpendapat), tidak berkaitan dengan kelembagaan, ya, tidak berkaitan MPR tidak berkaitan DPR, seharusnya memang gubernur dipilih sebagai wakil pemerintahan pusat,” kata Bamsoet, Minggu (5/2/2023).
Dalam pada itu, Ketua DPP PDI-P Said Abdullah berpandangan, gubernur seharusnya diputuskan oleh DPRD masing-masing propinsi karena gubernur tidak mempunyai wilayah otonom dan sebagai ekstensi tangan pemerintahan pusat/
“Jika gubernur kan tidak punyai otonomi, ia ialah kepanjangan tangan pusat, semestinya, sebagai kepanjangan tangan pusat ia cukup diputuskan oleh DPRD,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/2/2023).