Belum Ada Panglima dari AL Sepanjang Zaman Jokowi, Yudo Margono Dipandang Paling Kemungkinan Menggantikan Andika
Pemerhati Militer dari Institute for Security and Taktikc Studies (ISESS), Khairul Fahmi, memandang, Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono punyai kesempatan terbesar menjadi Panglima TNI gantikan Jenderal Andika Gagah yang selekasnya masuk periode pensiun.
Penyebabnya, selama saat pemerintah Presiden Joko Widodo, TNI AL tidak bisa gantian tempati kedudukan paling tinggi Korps Militer. “Selama saat pemerintah Presiden Jokowi, belum sempat ada Panglima dari lingkungan TNI AL,” kata Fahmi ke Kompas.com, Selasa.
Seperti bunyi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai TNI terutamanya Pasal 13 Ayat (4), Panglima cuma akan diputuskan dari kepala staff yang memegang atau bekas kepala staff yang masih juga dalam periode dinas keprajuritan.
Oleh karena itu, kata Fahmi, secara etika, semua kepala staff TNI sebetulnya punyai kesempatan yang serupa jadi Panglima. Walau tidak ada ketetapan normatif yang mewajibkan pergiliran antara ke-3 matra secara urut kacang dalam penggantian Panglima, tetapi, Fahmi menyebutkan, tidak berarti itu tidak penting untuk diperhitungkan.
“Bisa donk kita mengharap, janganlah sampai ada yang berasa dianaktirikan atau menyusut kebanggaannya sampai mempunyai potensi memunculkan kekesalan terkubur di permukaan yang selanjutnya mempunyai potensi mendatangkan kerentanan untuk kesolidan TNI, ditambah kestabilan nasional,” katanya.
Disamping itu, lanjut Fahmi, dari dahulu Jokowi punyai harapan membuat kutub maritim Tanah Air. Bila menyimak dinamika lingkungan vital, pada masa yang akan datang Indonesia punyai banyak rintangan dan teror di perairan yang memerlukan misi kuat dan persiapan.
Dengan alasan-alasan itu, Fahmi memiliki pendapat, besar kekuatan Yudo Margono diputuskan Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. “Menurut saya, sejauh belum pensiun, kesempatan terang besar dan kuat untuk Laksamana Yudo Margono,” katanya.
Fahmi menjelaskan, saran calon Panglima TNI jadi hak prerogatif presiden. Ada beberapa faktor dan kebutuhan nasional yang akan jadi pemikiran kepala negara berkaitan ini.
Seterusnya, presiden akan menyarankan nama calon Panglima ke DPR untuk memperoleh kesepakatan. Siapa saja yang nantinya diusulkan sebagai calon Panglima TNI alternatif Jenderal Andika Gagah, menurut Fahmi, terpenting kompak dan setia melakukan pekerjaan.
“Ini masalah kelaikan, kepatutan, dan kesetaraan kesempatan saja. Sepanjang saran nama belum keluar kantong presiden, siapa saja bisa punyai tekad dan khalayak bisa menebak,” katanya. Seperti dijumpai, Jenderal Andika Gagah akan masuk periode pensiun pada Desember kedepan.
Kepala Staff Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjelaskan, Presiden Jokowi selekasnya mengirim surat presiden (Surpres) penggantian Panglima TNI.
Tetapi, dia tidak bisa pastikan kapan surat itu dikirim oleh pemerintahan ke Parlemen. Ketua DPR Puan Maharani juga telah meminta Jokowi supaya Surpres selekasnya dikirim saat sebelum periode reses DPR. Dia yakin Jokowi sudah menimbang beberapa hal saat sebelum tentukan figure alternatif Andika.
“Siapa, bagaimana, bagaimana calon yang hendak diputuskan, apa itu berkaitan dengan performa dan sebagainya, sudah pasti Presiden telah memiliki pemikiran berkaitan dengan hal tersebut,” kata Puan dijumpai di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2022).
