Dishub DKI Hapus Bujet Penilaian Lajur Sepeda Rp 1,9 M Selesai Diprotes DPRD

Dishub DKI Hapus Bujet Penilaian Lajur Sepeda Rp 1,9 M Selesai Diprotes DPRD

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta hapus sendiri saran bujet Rp 1,9 miliar untuk penilaian lajur sepeda di Ibu Kota dalam perancangan APBD DKI Jakarta tahun bujet 2023.

Di pertemuan bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo berkata, sebenarnya ada bujet untuk membuat lajur sepeda sebesar Rp 38 miliar. Tetapi, bujet ini gagal ditempatkan dalam RAPBD 2023.

Selanjutnya, kata Syafrin, Dishub DKI membudgetkan.membujetkan Rp 1,9 miliar untuk penilaian lajur sepeda. “Untuk lajur sepeda, sebelumnya dibujetkan sejumlah Rp 38 miliar.

Selanjutnya, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan lakukan penilaian (lajur sepeda) secara mendalam,” kata Syafrin di pertemuan ulasan RAPBD DKI 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Lalu, dia menyetujui jika bujet untuk penilaian lajur sepeda di Ibu Kota sebesar Rp 1,9 miliar. Tetapi, Syafrin pada akhirnya putuskan jika Dishub DKI hapus program penilaian lajur sepeda.

Karena, Syafrin menjelaskan, Dishub DKI akan bekerja bersama dengan organisasi nonprofit Institute Transport Development Kebijakan (ITDP) untuk menilai lajur sepeda pada 2023. “Hingga, (penilaian lajur sepeda) tidak memberatkan APBD,” papar Syafrin.

Beberapa anggota Komisi B DPRD DKI selanjutnya menyepakati keputusan Dishub DKI yang hapus sendiri bujet penilaian lajur sepeda. Saat sebelum Dishub hapus sendiri bujet itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak protes dan minta bujet penilaian lajur sepeda dihapus.

Karena, menurut Gilbert, lajur sepeda di Ibu Kota tidak berperan. Karenanya, penilaian pada lajur yang tidak berperan cuma menghambur-hamburkan uang rakyat.

“(Secara) nyata, itu (lajur sepeda) tidak berperan, cuma menghambur-hamburkan uang untuk keluarkan pengkajian,” tutur Gilbert. Gilbert meneruskan, berdasar pengamatannya, lajur sepeda cuma digunakan untuk parkir motor atau pedagang kopi keliling.

About admin

Check Also

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik Laporan Hasil Analitis …