Ganjar Pranowo Wajibkan Setiap Piranti Wilayah Punyai Sosmed, Buat Apa?
Setiap kepala wilayah punyai pendekatan berlainan dalam tingkatkan kualitas servis khalayak. Seperti yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo, yang memutuskan untuk mengganti pola pikir beberapa aparat sipil negara (ASN) atau PNS di Jawa tengah agar layani warga secara baik.
“Rintangan pertama ini ialah mengganti pola pikir untuk layani warga secara baik. Saat ini itu harapan khalayak jauh bertambah. Karena itu semua harapan itu kita dorong supaya ASN punyai beberapa ide untuk memberi respon harapan khalayak ini,” terang Ganjar dalam info sah Kementerian PANRB,
Ganjar sampaikan, salah satunya pendekatan yang dipakai untuk pembaruan servis khalayak di Jawa tengah dengan mengharuskan tiap Organisasi Piranti Wilayah (OPD) untuk mempunyai sosial media (sosmed). Ini dilaksanakan untuk menjala protes dari warga lebih gampang dan bisa lebih cepat.
Apa yang sudah dilakukan itu rupanya sanggup menggerakkan PNS agar bisa memperbaiki diri untuk memberi servis terbaik dan lakukan pengembangan pada proses servis khalayak.
Ini kelihatan dari jumlahnya Mal Servis Khalayak (MPP) yang sudah dihadir di daerah Jawa tengah. Sekitar 21 dari 35 kabupaten dan kota atau sejumlah 60 % sudah mempunyai MPP.
“Mengganti pola pikir ini susah, tetapi dapat kita dorong. Karena ada saran dan protes dari warga, karena itu servis khalayak di Jawa tengah terus berbenah untuk tingkatkan kwalitasnya dalam layani warga,” tambah Gubernur Jawa tengah semenjak 2013 ini.
Topography Bermacam
Berlainan wilayah, berlainan juga pendekatannya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan korps-nya. Memahami akan wilayahnya mempunyai rintangan topography yang bermacam, membuat Anwar pikirkan bagaimana supaya warga di Tanjung Jabung Barat memperoleh servis yang bagus, murah, dan cepat.
Bekerjasama dengan semua OPD jadi cara awalan yang diambil untuk mendatangkan servis khalayak yang sempurna. Rintangan topography selanjutnya dituntaskan dengan pembangunan infrastruktur, diteruskan dengan membuat desa-desa yang blank spot dan membuat jaringan listrik.
Rintangan di wilayahnya itu dia jawab dengan membangun MPP yang disahkan secara serempak oleh Menteri Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas.
“Dengan begitu, akses warga jadi lebih gampang untuk memperoleh servis, terutamanya di MPP yang sudah berdiri semenjak 2019 ini. Kehadiran MPP dengan 156 tipe servis dari 20 lembaga menjadi satu diantara visi kami untuk lakukan servis khalayak sempurna yang murah dan cepat,” terangnya.
Pengetahuan yang Sama
Rintangan lain ditemui oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko saat ingin mendatangkan MPP di daerahnya. Dewanti sampaikan jika kepala wilayah mempunyai peranan penting dalam merealisasikan MPP.
Sebelumnya, OPD di Kota Batu belum mempunyai pengetahuan yang serupa akan pentingnya MPP. Ini membutuhkan loyalitas kuat dari kepala wilayah untuk memberi publikasi supaya korps-nya memahami akan keutamaan MPP.
“Loyalitas dari kepala wilayah agar bisa sampaikan ke semua korps-nya jika MPP itu sebuah kebenaran yang penting supaya pemerintahan dapat memberi servis yang lebih bagus. Selanjutnya dituruti dengan pembikinan peraturan untuk membuat MPP,” ungkapkan Dewanti.
Dewanti mengharap kehadiran MPP menjadi sarana yang lebih bagus untuk mendatangkan servis yang bisa lebih cepat, efisien, dan efektif ke warga.
Berdirinya MPP akan membuat kerja pemerintahan lebih efisien dan efektif dalam layani masyarakat Kota Batu. Hingga diharap bisa tingkatkan PAD Kota Batu lewat kenaikan investasi sama sesuai salah satunya program reformasi birokrasi tematik.
“Mudah-mudahan MPP ini selalu dijaga kehadirannya dan terus dipertingkat kwalitasnya untuk dapat layani warga Kota Rekreasi Batu,” ujarnya.
