Jokowi: Siapa Juga Kelak Presidennya, Tidak boleh Kembali Export Bahan Mentah

Jokowi: Siapa Juga Kelak Presidennya, Tidak boleh Kembali Export Bahan Mentah

Presiden Joko Widodo menjelaskan, siapa saja presiden Indonesia di depan, janganlah sampai kembali ambil peraturan mengekspor bahan mentah.

Menurut Jokowi, stabilitas dalam tingkatkan nilai lebih bahan mentah harus terus dilaksanakan.

“Siapa saja kelak pimpinan, presiden, konsitensi itu harus kita menjaga dan terus kita tambahkan. Tidak boleh balik lagi ke export (bahan) mentah kembali,” tutur Jokowi saat memberikan sepatah kata untuk Pengesahan Pembukaan Konferensi XII Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Munas XI Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia (PIVERI) Tahun 2022 di Balai Sarbini, Jakarta.

“Berhati-hati, kita semuanya wajib mengingati,” katanya.

Presiden juga memperjelas, walau digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena batasi export bahan mentah, Indonesia jangan mundur.

Karena, bila berbeda peraturan, warga Indonesia tidak dapat kembali nikmati hasil kekayaan alam bangsa sendiri.

“Jika kita digugat dan kita mundur kembali kapan kembali kita dapat nikmati komoditas-komoditas dan kekayaan yang dipunyai oleh kita,” kata Jokowi.

Kepala Negara lalu memberi contoh pengambilalihan saham PT Freeport yang sekarang ini sebagian besar dipunyai Indonesia.

Jokowi mengutarakan, awalnya Indonesia cuma mengurus 9,3 % saham PT Freeport.

Sesudah bertransaksi dengan proses yang paling keras, sekarang ini 51 % saham PT Freeport telah terkuasai Indonesia.

“Saya suruh ngitung tempo hari ke Bu Menkeu, coba kalkulasi kita dari Freeport itu kita bisa berapakah sich ? Dahulu ya bisa dividen 9 %. saat ini kita bisa dividennya 51 %,” kata Jokowi.

“Bisa pajaknya terang semakin besar dan bisa PNBP semakin besar, selanjutnya bisa bea export semakin besar. Sesudah dihitung-hitung dari penghasilan mereka kita 70 % itu masuk ke negara. Dari yang awalnya cuma deviden 9 %,” tutur ia.

About admin

Check Also

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik Laporan Hasil Analitis …