Kilas Kembali Kerja DPR Saat sebelum Periode Reses, Ulas 13 RUU sampai Pencet Ongkos Haji
Anggota Dewan Perwakilan Masyarakat (DPR) mempunyai peranan penting pada pemerintah, satu diantaranya membuat dan mengulas perancangan undang-undang (RUU) dalam periode sidang.
Periode sidang sebagai masa saat beberapa Anggota DPR bekerja di Gedung DPR. Periode sidang dipisah jadi empat atau 5 kali pada sebuah tahun. Tiap satu periode dituruti periode reses.
Periode reses sebagai masa saat beberapa Anggota DPR bekerja di luar periode sidang. Pada periode ini, anggota dewan menemui konstituen di wilayah penyeleksian (dapil) masing-masing.
Sekarang ini, DPR tengah masuk periode reses pada Periode Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang berjalan pada 17 Februari 2023 sampai 13 Maret 2023.
Pada periode reses, anggota dewan bukan hanya bertandang untuk, tapi juga mempernyerap dan perjuangkan inspirasi warga yang diwakilkan.
Selainnya mempernyerap inspirasi, anggota DPR harus tetap jalankan tiga peranan intinya, yaitu peranan legislasi, pemantauan, dan peranan bujet.
Saat sebelum masuk Periode Sidang IV Tahun Siang 2022-2023, berikut flashback beragam kerja DPR RI dalam jalankan tiga peranan intinya dalam Periode Sidang III.
Dalam jalankan peranan legislasi, DPR bersama pemerintahan sepanjang Periode Sidang III meneruskan ulasan 13 RUU yang awalnya masih juga dalam tahapan perbincangan tingkat I.
Salah satunya dari hasil sidang itu ialah memutuskan RUU mengenai Kesehatan jadi RUU saran ide DPR RI.
Dalam ulasan sampai legitimasi RUU jadi undang-undang (UU), DPR bekerja bersama pemerintahan dalam rencana penuhi peranan legislasi itu.
Dengan demikian, loyalitas pada legislasi bukan hanya datang dari DPR, tetapi harus tiba dari pemerintahan sampai tahapan akhir.
DPR bersama pemerintahan mengulas Ketentuan Pemerintahan Alternatif Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja jadi RUU yang nantinya bisa menjadi UU Cipta Kerja.
Ada juga ulasan berkaitan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 mengenai peralihan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Penyeleksian Umum.
DPR bersama pemerintahan menetapkan 12 RUU mengenai propinsi dan 4 RUU mengenai Wilayah Otonomi Baru (DOB) di Tanah Papua yang sejauh ini benar-benar ditunggukan warga Papua.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, DPR bersama pemerintahan terus akan mengulas perppu itu sesuai proses ketentuan perundang-undangan yang berjalan.
“Tentu saja dengan memerhatikan inspirasi warga yang berkembang dan menimbang kebutuhan nasional,” katanya dalam penutupan Periode Sidang III, Kamis (16/2/2023).
Pada peranan pemantauan, DPR lewat Komisi VIII sukses menekan pemerintahan turunkan ongkos perjalanan beribadah haji (BPIH).
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas awalannya menyarankan ongkos haji pada 2023 jadi Rp 69,19 juta atau sejumlah 70 %.
Tetapi, DPR RI berusaha dan menekan pemerintahan hingga menyetujui jika BPIH yang dibayarkan jamaah haji pada 2023 jadi Rp 49.812.711,12 atau sejumlah 55,3 %.
Walau masih juga dalam periode reses, Anggota DPR meluangkan diri lakukan lawatan lapangan ke Depo Pertamina Plumpang.
Lawatan itu dilaksanakan untuk mengevaluasi kejadian kebakaran di depo itu yang mengambil belasan korban jiwa dan beberapa puluh korban beberapa luka.
Tidak itu saja, DPR pastikan penangan korban yang sudah dilaksanakan baik dan menekan pemerintahan dan Pertamina lakukan mitigasi supaya kejadian sama tidak kembali terjadi.
Dalam jalankan peranan pemantauan, DPR memantau beragam peraturan yang diputuskan pemerintahan, khususnya yang tersangkut hajat hidup khalayak luas.
Satu diantaranya berkaitan penghilangan tenaga honorer dan beragam persoalan karyawan pemerintahan dengan kesepakatan kerja (PPPK).
Lalu, DPR mengulas pengaduan dari customer Meikarta yang terserang permasalahan hukum saat menuntut haknya lewat pengembang.
Untuk peranan bujet, DPR jalankan beragam peranan bujet pada Periode Sidang III Tahun Sidang 2022-2023 lewat 11 komisi, seperti menyepakati beragam program khusus yang diperuntukkan untuk khalayak luas.
Satu diantaranya ialah perjuangan Komisi II DPR RI bersama Tubuh Bujet (Banggar) DPR RI untuk dapat penuhi saran tambahan bujet Kementerian Agraria dan Tata Ruangan/Tubuh Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Tambahan bujet itu dipandang penting ingat alokasi bujet Kementerian ATR/BPN yang cukup berarti.
Satu diantaranya dilaksanakan untuk pemercepatan registrasi tanah lewat aktivitas Registrasi Tanah Struktural Komplet (PTSL) yang diperlukan warga.
