Peralihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebutkan Dapat Irit Devisa sampai Rp 2.000 Triliun

Peralihan ke Kendaraan Listrik, Moeldoko Sebutkan Dapat Irit Devisa sampai Rp 2.000 Triliun

Kepala Staff Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, mengatakan Presiden Joko Widodo sudah tanda-tangani Perintah Presiden (Inpres) Nomor 7/2022 mengenai pemakaian kendaraan listrik jadi kendaraan dinas lembaga pemerintahan pusat dan wilayah.

“Inpres Nomor 7/2022 yang namanya komplet Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasiskan Battery (Baterai Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perseorangan Dinas Lembaga Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Wilayah itu diberi tanda tangan Presiden Jokowi,” kata Moeldoko.

Cara barusan sebagai usaha awalnya pemerintahan dalam peralihan dan alterasi kendaraan konservatif ke kendaraan listrik. Ini dapat menjadi jalan keluar permasalahan besarnya bantuan BBM di APBN dan membuat kemandirian energi nasional.

Masalah penghematan devisa, Moeldoko menyebutkan pemakaian kendaraan listrik bisa mengirit devisa negara sampai lebih dari Rp2.000 triliun karena akan menolong usaha turunkan import BBM. “Diganti kendaraan listrik yang tambah murah dan dibuat dalam negeri dayanya. Penghematan devisa negara dapat capai Rp2.000 triliun lebih,” ucapnya.

Inpres Nomor 7/2022 diperuntukkan ke semua menteri di Cabinet Indonesia Maju, sekretaris cabinet, kepala staff kepresidenan, beskal agung, panglima TNI, kepala Kepolisian Indonesia, beberapa kepala badan pemerintahan non-kementerian, beberapa pimpinan kesekretariatan instansi negara, beberapa gubernur, dan beberapa bupati/wali kota.

Lewat Inpres itu, Jokowi memerintah supaya tiap menteri sampai kepala wilayah membuat dan memutuskan peraturan untuk memberikan dukungan pemercepatan penerapan pemakaian kendaraan listrik. Presiden memberikan instruksi pengaturan peruntukan bujet untuk memberikan dukungan program itu.

Dia pastikan KSP akan menjaga penuh implikasi Inpres mengenai pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. “Semenjak awalnya KSP terus menggerakkan Inpres ini ditetapkan. Sudah tentu, KSP akan menjaga implikasinya di kementerian/instansi sampai di pemerintah wilayah,” ucapnya.

See also  jangan lupa kaya

Berdasar Inpres pemakaian kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas pemerintahan, bisa dilaksanakan lewat pola pembelian, sewa, dan/atau alterasi kendaraan motor bakar jadi kendaraan motor listrik berbasiskan battery sesuai ketetapan ketentuan perundang-undangan.

 

 

 

About admin

Check Also

Kecelakaan Truk Versus Sepeda Motor di Wonogiri, 1 Orang Meninggal

Kecelakaan Truk Versus Sepeda Motor di Wonogiri, 1 Orang Meninggal Satu pengendara motor disampaikan meninggal …

Leave a Reply

Your email address will not be published.