Potongan Komisi oleh Aplikasi Ojol Masih Tinggi, Sopir: Bukti Pemerintahan Tidak Memiliki daya

Potongan Komisi oleh Aplikasi Ojol Masih Tinggi, Sopir: Bukti Pemerintahan Tidak Memiliki daya

Ketua Umum Federasi Sopir Ojek Online Garda Indonesia Igun Wicaksono memandang keengganan perusahaan aplikasi ojol untuk turunkan ongkos komisi sudah memberikan sikap yang angkuh pada ketentuan pemerintahan.

“Ini bukti kuat jika pemerintahan juga tidak memiliki daya untuk melakukan tindakan tegas ke beberapa perusahaan aplikasi yang ada sekarang ini,” kata Igun saat dikontak.

Sejauh ini yang dikatakan oleh pemerintahan atau aplikasi pada sopir ojol cuma argumen klise, yakni kondisi perusahaan yang belum mendapat keuntungan. Maka dari itu, perusahaan harus menggunting komisi yang didapat sopir ojol.

Walau sebenarnya, menurut Igun, beberapa perusahaan aplikasi sudah sukses capai status unicorn dengan nilai valuasi perusahaan melewati US$ 1 miliar. “Perusahaan startup yang telah capai tingkat unicorn masih bela diri dengan belum keuntungan ialah bualan kapitalis saja untuk kami sebagai federasi,” katanya.

Di lain sisi, sikap pemerintahan yang selalu membesarkan hati perusahaan program layanan angkutan online sudah membuat sopir tidak memiliki daya. Ditambah, beberapa sopir ojol masih didiamkan dengan status ilegal dan dibikin status quo. Dia menyangka hal tersebut supaya sopir tidak bisa lakukan perlawanan atau pembelaan secara hukum ke aplikasi jika terjadi perselisihan dalam industri digital ini.

Lebih jauh, menurut igun, peningkatan biaya ojol bukan yang khusus diharap oleh beberapa sopir. Karena, dengan tinggi apa saja peningkatan biaya yang diterapkan, perusahaan aplikasi lah yang menyuap keuntungan makin besar. Hal tersebut karena aplikasi mengaplikasikan potongan komisi di atas 10 %.

Walau sebenarnya, ongkos komisi benar-benar punya pengaruh ke penghasilan beberapa partner sopir ojol. Makin besar ongkos potongan program, karena itu makin kecil penghasilan yang hendak diterima oleh beberapa partner sopir ojek online.

Dia juga menentang alasan aplikasi yang mengatakan ongkos potongan komisi dipakai untuk memberi promosi pada pemakai yang berpengaruh langsung pada sopir. Untuk sopir, katanya, promosi atau program yang dibikin aplikasi cuma gimik marketing yang didapat dari kerja hasil beberapa partner sopir. “Benar-benar tidak bisa kami terima argumennya,” kata Igun.

Oleh karena itu, Igun menjelaskan potongan ongkos program optimal 10 % ialah harga mati untuk beberapa sopir ojol sekarang ini. Hal tersebut tidak bisa ditawar kembali. Federasi akan terus lakukan protes secara massal di semua Indonesia sampai tuntutan beberapa sopir bisa dipenuhi dengan pemerintahan atau perusahaan aplikasi.

Beberapa ratus sopir ojek online (Ojol) menghamparkan poster saat melangsungkan tindakan di muka Gedung DPR RI. Dalam tindakan itu mereka menuntut ada payung hukum dan validitas karier ojek online, peralihan potongan komisi penghasilan partner dan koreksi kesepakatan kerja sama, dan menampik keras peningkatan harga bahan bakar minyak (BBM). TEMPO/M Taufan Rengganis

Oleh karena itu, Igun menjelaskan potongan ongkos program optimal 10 % ialah harga mati untuk beberapa sopir ojol sekarang ini. Hal tersebut tidak bisa ditawar kembali. Federasi akan terus lakukan protes secara massal di semua Indonesia sampai tuntutan beberapa sopir bisa dipenuhi dengan pemerintahan atau perusahaan aplikasi.

“Kami Federasi Sopir Ojek Online Garda Indonesia terus akan perjuangkan potongan ongkos program sampai optimal cuma 10 % yang berjalan untuk samua perusahaan aplikasi,” katanya.

Senior Vice President Corporate Affairs Gojek Rubi W. Purnomo awalnya mengutarakan faksinya terus berusaha untuk menyamakan keperluan beberapa penopang kebutuhan yang tergantung pada tehnologinya, terhitung partner sopir, UMKM dan konsumen setia.

Ikuti ketentuan terkini berkaitan biaya service GoRide, katanya, Gojek sudah secara pro aktif lakukan rekonsilasi biaya untuk lima service lain dalam ekosistemnya, yaitu GoCar, GoFood, GoSend, GoShop dan GoMart.

Hal tersebut, menurut Ruby, untuk menggerakkan kekuatan penghasilan optimal untuk beberapa partner sopir Gojek. “Sekalian memberikan dukungan Gojek dan beberapa partner untuk selalu memberi service terbaik untuk konsumen setia,” katanya.

Disamping itu, usaha Gojek menurut Rubi sudah sesuai dengan misi pemerintahan, yaitu tingkatkan kehidupan semua kalangan masyarakat Indonesia. Gojek juga akui terus akan berunding dengan Pemerintahan, berkaitan implementasi ongkos potongan program atau ongkos komisi.

Dalam pada itu, Director of Central Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy juga mengeklaim ongkos komisi dipakai untuk banyak hal diantaranya ongkos operasional, pemakaian mekanisme tehnologi yang terkait langsung dengan mekanisme pesanan dari customer ke sopir, dan beragam program yang diperuntukkan untuk sopir.

Dia akui besaran ongkos komisi sudah dihitung secara cermat dan dipakai untuk mendukung keperluan partner sopir buat jaga kesejahteraan beberapa partner ojol.

 

About admin

Check Also

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik Laporan Hasil Analitis …