TMII sampai Bundaran HI Jadi Lokasi Perayaan Malam Tahun Baru 2023 di Jakarta

TMII sampai Bundaran HI Jadi Lokasi Perayaan Malam Tahun Baru 2023 di Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta tengah mempersiapkan beberapa titik untuk perayaan malam tahun baru 2023.

Ia menyebutkan Dinas Pariwisata akan menjadi satu diantara faksi yang tentukan beberapa lokasi perayaan. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) sampai Bundaran HI ditegaskan jadi titik perayaan malam tahun baru.

“Ada banyak titik (perayaan tahun baru) dari Dinas Pariwisata. Satu diantaranya TMII, Bundaran HI ada semua,” kata Heru di Jakarta,

Selanjutnya, ia menjelaskan berkenaan tidak ada atau ada dibolehkannya kembang api masih juga dalam ulasan Dinas Pariwisata.

Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI Jakarta akan menanti peraturan pemerintahan pusat berkaitan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Awalnya, peraturan pemerintahan pusat seperti Pemerlakukan Limitasi Kegiatan Warga (PPKM) bisa menjadi pemikiran Pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam tentukan sikap berkaitan Nataru 2023.

Ini diutarakan Deputi Gubernur Sektor Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta Marullah Matali dijumpai selesai Rapat Pimpinan Kombinasi bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin 5 Desember 2022.

“Kita akan melihat kelak kan bakal ada perintah atau ada keputusan dari Kementerian dari pemerintahan pusat yang berkaitan sama ini pasti jadi pemikiran getho ya,” kata Marullah.

PPKM Tingkat 1
Sampai ini hari, Jakarta PPKM Tingkat 1 masih berlaku di Ibu Kota. Sekarang ini, beberapa kegiatan keramaian seperti konser musik terbatasi.

Disamping itu, PPKM juga masih diperpanjang tiap dua minggu sekali. Hingga, Pemerintah provinsi DKI Jakarta masih menanti keputusan pemerintahan pusat berkaitan peraturan PPKM sebagai mengantisipasi euforia perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 kedepan.

About admin

Check Also

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik

Pukat: Bahaya bila Laporan PPATK Diberikan ke DPR, Digeser Jadi Masalah Politik Laporan Hasil Analitis …