Quangnamfpt Sekumpulan berita teknologi yang menjadi trend masa kini dan terupdate
Related Articles
Wali Kota dan Bupati di DKI Tidak Perlu Dihapus, Ahli: Apa lagi Jika Jakarta Diperlebar sampai Bodetabek
Jakarta diperkirakan tidak mempunyai susunan kedudukan wali kota dan bupati selesai tidak lagi memiliki status ibukota negara.
Nanti, cuma bakal ada gubernur di Jakarta. Walau begitu, pemerhati tata kota dari Kampus Trisakti, Nirwono Yoga berpandangan gagasan itu perlu ditelaah ulangi lebih dalam lebih dulu.
Masalahnya katanya, susunan kedudukan wali kota dan bupati masih dibutuhkan jika nanti ada gagasan peluasan daerah Jakarta dengan masukkan aglomerasinya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
“Karena secara peranan aktivitas telah bersatu. Bila semakin bertambah karena itu kehadiran wali kota atau bupati masih dibutuhkan,” tutur Nirwono ke Kompas.com, Sabtu.
Menurut Nirwono, jika daerah DKI Jakarta diperlebar, kehadiran wali kota atau bupati masih tetap diperlukan agar menolong gubernur lebih efisien. “Tetapi bila tidak diperlebar, wali kota atau bupati tak perlu disetop tapi dapat dimaksimalkan sebagai pendorong kecamatan dan kelurahan,” papar Nirwono.
Menteri Rencana dan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memandang penghilangan wali kota atau bupati dibutuhkan supaya yang akan datang birokrasi di Pemerintahan Propinsi (Pemerintah provinsi) DKI jadi lebih gesit.
“Pertimbangan kami di depan ialah bagaimana susunan organisasi yang lebih gesit, yang menjadi anutan panutan pemerintah lainnya,” sebut Suharso.
Suharso menjelaskan Jakarta tetap harus menjadi satu diantara pusat kemajuan ekonomi di Indonesia walau kelak tak lagi jadi ibukota negara.
Suharso menambah, beberapa kegiatan di luar pemerintahan pusat tetap jadi punya Jakarta walau tidak lagi memiliki status Ibu Kota.
“(Jakarta) harus ditumbuhkembangkan sebegitu rupa, di mana Jakarta masih tetap menjadi satu diantara pusat perkembangan, jadi suatu hal yang menurut kami harus dipertahankan,” tutur Suharso.
